" Demokrasi dan Pemilu Kita Sudah Rusak: Quick Count Vs Survei sebagai Barometer "

Februari 14, 2024 Posting Komentar

Sebelum kita memulai pembahasan agar bisa memahami bagaimana pembahasan silahkan untuk membaca beberapa hal yang semoga bisa jadi penambah wawasan.

Demokrasi lahir :

Kronologi

Demokrasi lahir dari perkembangan sistem pemerintahan manusia sepanjang sejarah. Meskipun konsepnya telah berkembang sejak zaman kuno, titik awal yang sering dijadikan referensi adalah masa klasik Yunani kuno, terutama di kota Athena pada abad ke-5 SM. Di Athena, terdapat praktik demokrasi langsung di mana warga kota secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Sistem demokrasi ini terwujud dalam bentuk pertemuan umum yang disebut Ecclesia dan badan legislatif yang disebut Boule.

Namun, demokrasi di Athena tidak sempurna dan akhirnya mengalami keruntuhan di bawah pemerintahan tirani. Setelah periode kemerdekaan yang singkat, demokrasi di Athena berakhir ketika kota itu ditaklukkan oleh pasukan Makedonia di bawah Alexander the Great pada tahun 322 SM.

Referensi

Ober, J. (2008). Demokrasi klasik: Konsep, lembaga, dan praktik politik di Athena kuno. Princeton University Press.
Finley, M. I. (1985). Demokrasi klasik: Politik dan budaya di Athena kuno. Blackwell Publishing.
Hansen, M. H. (1991). Warga Athena: Kehidupan politik di zaman demokrasi klasik. Oxford University Press.
Rhodes, P. J. (2004). Athena: Sejarah kota Yunani kuno. Yale University Press.

Kisah demokrasi dan sistem pemilihan pada masa di Athena:

1. Sistem Demokrasi di Athena

Di Athena pada abad ke-5 SM, terdapat sistem demokrasi langsung yang unik di mana warga kota secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Sistem ini didasarkan pada konsep isonomia, yang berarti kesetaraan politik bagi semua warga. Ada dua lembaga utama dalam sistem demokrasi Athena:
Ecclesia: Ecclesia adalah pertemuan umum yang dihadiri oleh semua warga kota yang memenuhi syarat. Di Ecclesia, warga memiliki hak untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan politik, termasuk pembuatan undang-undang, kebijakan luar negeri, dan pemilihan pejabat penting.
Boule: Boule adalah badan legislatif yang terdiri dari 500 warga yang dipilih secara acak dari seluruh warga Athena setiap tahunnya. Anggota Boule bertugas menyusun agenda dan mengelola urusan sehari-hari kota. Mereka juga bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan yang diambil oleh Ecclesia.

2. Sistem Pemilihan di Athena

Proses pemilihan di Athena berbeda dari sistem pemilihan modern. Pemilihan dilakukan dengan menggunakan sistem lotere atau undian. Warga Athena yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Boule dipilih secara acak dari seluruh populasi. Ini dimaksudkan untuk mencegah dominasi oleh kelompok tertentu dan memastikan partisipasi politik yang merata.

Referensi

Ober, J. (2008). Demokrasi klasik: Konsep, lembaga, dan praktik politik di Athena kuno. Princeton University Press.
Hansen, M. H. (1991). Warga Athena: Kehidupan politik di zaman demokrasi klasik. Oxford University Press.
Rhodes, P. J. (2004). Athena: Sejarah kota Yunani kuno. Yale University Press.

Sistem demokrasi dan pemilihan di Athena memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip-prinsip demokrasi langsung dapat diimplementasikan dalam sebuah masyarakat. Meskipun berbeda dengan sistem modern, warisan demokrasi klasik Athena tetap menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan sistem pemerintahan di banyak negara saat ini.

Lahirnya pemikiran demokrasi dan sistem pemilihan umum, beserta tokoh-tokoh kunci yang terlibat, dari awal hingga keruntuhannya:

1. Pemikiran Awal tentang Demokrasi

Periode Klasik Yunani: Konsep demokrasi pertama kali muncul di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Tokoh-tokoh seperti Kleisthenes dan Solon berperan dalam pembentukan struktur politik awal yang melibatkan partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan politik.

2. Sistem Pemilihan Umum dan Pengembangan Konsep Demokrasi

Periode Renaissance: Pemikiran tentang demokrasi mulai mengalami revitalisasi selama periode Renaissance di Eropa, terutama dengan karya-karya tokoh seperti Niccolò Machiavelli yang menyoroti pentingnya partisipasi politik rakyat.
Abad Pencerahan: Pemikiran tentang demokrasi semakin berkembang dengan kontribusi tokoh-tokoh seperti Jean-Jacques Rousseau yang mengadvokasi konsep kontrak sosial dan kedaulatan rakyat.
Revolusi Amerika dan Prancis: Revolusi Amerika Serikat dan Revolusi Prancis pada abad ke-18 menjadi tonggak penting dalam perkembangan demokrasi modern. Tokoh-tokoh seperti Thomas Jefferson, George Washington, dan Maximilien Robespierre memainkan peran penting dalam perjuangan melawan monarki absolut dan memperjuangkan hak-hak politik untuk rakyat.

3. Keruntuhan dan Tantangan Demokrasi

Reaksi terhadap Revolusi: Meskipun demokrasi berhasil menggulingkan monarki di beberapa negara, namun banyak tantangan dan konflik yang muncul dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi secara efektif. Hal ini tercermin dalam periode Restorasi di Eropa setelah periode revolusioner.
Abad ke-20 dan Perang Dunia: Perang Dunia I dan II membawa tantangan besar bagi demokrasi, dengan munculnya rezim otoriter dan totaliter seperti Nazi di Jerman dan komunisme di Uni Soviet yang mengancam prinsip-prinsip demokrasi.

Referensi

McLean, I., & McMillan, A. (2009). The Concise Oxford Dictionary of Politics. Oxford University Press.
Dunn, J. (2005). Demokrasi: Sejarah gagasan. Polity.
Rosenthal, J. H. (2007). Demokrasi di Eropa: Sejarah komprehensif. St. Martin's Press.

Meskipun demokrasi telah mengalami tantangan dan keruntuhan sepanjang sejarahnya, konsep ini terus menjadi asas utama bagi banyak sistem pemerintahan di seluruh dunia dan tetap menjadi asa untuk masyarakat yang berjuang untuk kebebasan dan keadilan politik.

Perubahan demokrasi dari masa ke masa beserta jenis, kelebihan, dan kekurangannya:

1. Perkembangan Demokrasi dari Masa ke Masa

Demokrasi Klasik: Demokrasi klasik, seperti yang terjadi di Athena kuno, adalah bentuk demokrasi langsung di mana warga langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik melalui pertemuan umum dan badan legislatif.
Demokrasi Perwakilan: Seiring berjalannya waktu, demokrasi perwakilan menjadi lebih dominan. Sistem ini melibatkan pemilihan wakil-wakil rakyat untuk mengambil keputusan politik atas nama warga.
Demokrasi Modern: Demokrasi modern mencakup berbagai bentuk, termasuk demokrasi liberal, sosial, dan partisipatif. Demokrasi modern sering kali juga melibatkan institusi-institusi seperti kebebasan pers, hak asasi manusia, dan pemilihan umum yang adil dan terbuka.

2. Jenis Demokrasi, Kelebihan, dan Kekurangannya

Demokrasi Liberal: Demokrasi liberal menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan aturan hukum. Kelebihannya adalah perlindungan hak individu, kebebasan berekspresi, dan perlindungan minoritas. Namun, kekurangannya dapat mencakup risiko terhadap tirani mayoritas dan ketidaksetaraan ekonomi.
Demokrasi Sosial: Demokrasi sosial menambahkan dimensi ekonomi yang kuat, dengan peran pemerintah dalam menyediakan layanan sosial dan meredistribusi kekayaan. Kelebihannya adalah perlindungan sosial yang lebih besar dan upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Namun, kekurangannya adalah risiko birokrasi yang berlebihan dan pengeluaran publik yang tinggi.
Demokrasi Partisipatif: Demokrasi partisipatif menekankan partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan politik. Kelebihannya adalah meningkatkan keterlibatan publik dan rasa memiliki terhadap proses politik. Namun, kekurangannya adalah waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk partisipasi yang intensif, serta risiko dominasi oleh kelompok kepentingan tertentu.

Referensi

Diamond, L., & Morlino, L. (2005). Demokrasi di dunia: Keadaan, krisis, dan perkembangan. Johns Hopkins University Press.
Dahl, R. A. (1989). Demokrasi dan masyarakat sipil: Perilaku politik di Amerika Serikat. Yale University Press.
Held, D. (2006). Model Demokrasi. Polity.

Perubahan dalam bentuk dan jenis demokrasi sepanjang sejarah mencerminkan evolusi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Meskipun setiap jenis demokrasi memiliki kelebihan dan kekurangan, prinsip-prinsip dasar demokrasi tetap menjadi pijakan penting dalam upaya menuju sistem pemerintahan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Demokrasi yang disesuaikan oleh bangsa, negara, ekonomi, budaya, agama, dan pendidikan:

1. Demokrasi yang Disesuaikan oleh Bangsa

Demokrasi yang disesuaikan oleh bangsa mengacu pada implementasi prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan budaya, nilai-nilai, dan tradisi suatu bangsa. Ini berarti bahwa bentuk dan praktik demokrasi dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tergantung pada konteks sejarah, politik, dan sosial masing-masing.

Contoh: Model demokrasi di Jepang, dengan penekanan pada konsensus, harmoni, dan nilai-nilai sosial, berbeda dengan model demokrasi di Amerika Serikat yang lebih menekankan pada individualisme dan hak-hak individu.

2. Demokrasi yang Disesuaikan oleh Negara

Demokrasi yang disesuaikan oleh negara mengacu pada cara negara-negara menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Ini mencakup struktur politik, proses pemilihan, peran lembaga-lembaga pemerintah, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Contoh: Negara-negara dengan sistem parlementer seperti Britania Raya memiliki mekanisme politik yang berbeda dengan negara-negara dengan sistem presidensial seperti Amerika Serikat.

3. Demokrasi yang Disesuaikan oleh Ekonomi

Demokrasi yang disesuaikan oleh ekonomi mencerminkan hubungan antara sistem politik dan sistem ekonomi dalam suatu negara. Ini mencakup pembagian kekayaan, akses ke sumber daya, regulasi ekonomi, dan partisipasi ekonomi warga negara dalam proses politik.

Contoh: Negara-negara dengan ekonomi kapitalis cenderung memiliki sistem politik yang memungkinkan kebebasan ekonomi dan kepemilikan swasta, sementara negara-negara dengan ekonomi sosialis mungkin memiliki intervensi pemerintah yang lebih besar dalam ekonomi.

4. Demokrasi yang Disesuaikan oleh Budaya dan Agama

Demokrasi yang disesuaikan oleh budaya dan agama mengakui peran budaya dan agama dalam membentuk nilai-nilai, norma, dan praktik politik suatu masyarakat. Ini dapat mempengaruhi struktur politik, hak-hak individu, dan proses pengambilan keputusan.

Contoh: Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim mungkin memiliki sistem politik yang mencerminkan prinsip-prinsip syariah atau nilai-nilai Islam.

5. Demokrasi yang Disesuaikan oleh Pendidikan

Demokrasi yang disesuaikan oleh pendidikan mencerminkan pentingnya pendidikan dalam membangun masyarakat yang partisipatif, kritis, dan terinformasi. Ini mencakup pendidikan politik, keterampilan berpikir kritis, dan kesadaran akan hak-hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Contoh: Negara-negara dengan tingkat literasi dan pendidikan yang tinggi cenderung memiliki partisipasi politik yang lebih aktif dan kesadaran akan hak-hak demokratis.

Referensi

Diamond, L., & Morlino, L. (2005). Demokrasi di dunia: Keadaan, krisis, dan perkembangan. Johns Hopkins University Press.
Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). Modernisasi, nilai-nilai budaya, dan demokrasi. Cambridge University Press.

Demokrasi yang disesuaikan dengan konteks budaya, politik, ekonomi, agama, dan pendidikan suatu negara memungkinkan untuk pembangunan sistem pemerintahan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Pemilu adalah pesta rakyat, di mana kita semua di undang untuk menari di atas panggung ketidakpastian dan tipu daya

Bagaimana demokrasi dan pemilu melahirkan sistem partai

1. Sejarah dan Kronologi

Abad ke-18: Awalnya, sistem partai politik modern mulai muncul di beberapa negara Eropa, terutama di Britania Raya dan Amerika Serikat pada akhir abad ke-18. Di Britania Raya, Partai Whig dan Tory muncul sebagai dua kekuatan politik utama dalam Parlemen. Di Amerika Serikat, pembentukan Partai Federalis dan Partai Republik Demokrat menjadi cikal bakal sistem partai politik modern.
Abad ke-19: Perkembangan sistem partai politik semakin terjadi seiring dengan berkembangnya demokrasi dan pemilihan umum di banyak negara di seluruh dunia. Di Eropa, terutama di Prancis dan Jerman, munculnya partai-partai politik seperti Partai Republik Prancis dan Partai Sosial Demokrat Jerman memperkuat sistem partai multi-partai.
Abad ke-20: Era pasca-Perang Dunia II menyaksikan penyebaran sistem partai politik di seluruh dunia, baik di negara-negara Barat maupun di negara-negara berkembang. Partai-partai politik menjadi salah satu pilar utama dalam proses demokrasi, dengan peran mereka dalam pemilihan umum, pembentukan kebijakan, dan representasi warga negara.

Referensi

Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Partai politik: Organisasi, identifikasi, dan demokrasi. Oxford University Press.
Duverger, M. (1954). Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State. Wiley.
Ware, A. (1996). Political Parties and Party Systems. Oxford University Press.

Sistem partai politik telah menjadi komponen penting dalam demokrasi modern, memberikan wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Meskipun terdapat variasi dalam sistem partai di berbagai negara, prinsip-prinsip dasar representasi politik dan pembentukan opini publik tetap menjadi inti dari fungsinya.

Quick Count Dan Survei tidak hanya sekedar alat statistik, tetapi juga cermin dari dinamika politik yang sebenarnya

hubungan antara demokrasi, pemilu, dan berbagai jenis sistem politik seperti kapitalisme dan oligarki, serta dampaknya terhadap kemungkinan munculnya kerusakan dalam proses politik:

1. Hubungan dengan Kapitalisme

Kapitalisme Liberal: Kapitalisme liberal seringkali dianggap cocok dengan sistem demokrasi representatif, di mana kebebasan ekonomi dan politik berjalan seiring. Dalam sistem ini, kekuatan pasar dan persaingan bisnis diatur oleh prinsip-prinsip pasar bebas dan regulasi minimal. Pemilu diatur sebagai cara bagi warga untuk memilih pemerintah yang akan membentuk dan melaksanakan kebijakan ekonomi.
Kapitalisme Sosial: Kapitalisme sosial menekankan pada intervensi pemerintah yang lebih besar dalam ekonomi untuk mencapai tujuan sosial, seperti redistribusi kekayaan dan perlindungan sosial. Dalam konteks demokrasi, pemilu dapat digunakan untuk memilih partai yang mendukung kebijakan sosial, seperti kesejahteraan dan pelayanan kesehatan universal.

2. Hubungan dengan Oligarki

Oligarki Ekonomi: Dalam beberapa kasus, pemilu dan sistem demokrasi bisa dimanipulasi oleh kelompok-kelompok ekonomi yang kuat untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan dan kekayaan mereka. Oligarki ekonomi seringkali dapat mempengaruhi proses politik melalui pengaruh ekonomi dan sumber daya finansial mereka.
Oligarki Politik: Oligarki politik terjadi ketika sejumlah kecil elit politik atau partai politik menguasai proses politik dan keputusan politik, seringkali melalui kontrol terhadap pemilu, media massa, atau lembaga-lembaga politik. Hal ini dapat menghambat partisipasi politik yang merata dan menyebabkan ketidakadilan dalam representasi.

3. Jenis-jenis Kerusakan

Korupsi: Kapitalisme yang tidak terkendali atau oligarki politik dapat memunculkan korupsi di dalam sistem politik, di mana para pemimpin atau pejabat publik menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Polarisasi Politik: Di bawah sistem kapitalisme yang ketat atau oligarki politik, polarisasi politik antara kelompok-kelompok ekonomi atau politik dapat meningkat, menghambat dialog konstruktif dan kerja sama di antara pihak-pihak yang berbeda.
Ketidaksetaraan: Ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi atau kontrol politik oleh sejumlah kecil elit dapat menyebabkan ketidaksetaraan yang lebih besar dalam akses terhadap kekuasaan, sumber daya, dan kesempatan, yang pada gilirannya dapat merusak legitimasi sistem politik dan sosial.

Referensi

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.
Gilens, M., & Page, B. I. (2014). "Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens". Perspectives on Politics, 12(3), 564-581.
Fukuyama, F. (2014). Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. Farrar, Straus and Giroux.

Pemilu, Panggung Drama Politik Di Mana Pemeran Utamanya adalah Uang, Bukan Suara Rakyat

Konsep "One Man One Vote" adalah salah satu prinsip dasar dalam demokrasi yang menekankan prinsip kesetaraan suara dalam proses pemilihan umum. Penjelasan mengenai asal usulnya dapat ditelusuri kembali ke perkembangan pemikiran politik sepanjang sejarah. Berikut adalah penjelasannya:

1. Asal Usul dalam Sejarah Demokrasi Klasik

Konsep "One Man One Vote" pertama kali muncul dalam praktik demokrasi klasik di kota Athena pada abad ke-5 SM. Di Athena, semua warga dewasa laki-laki yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan politik melalui pertemuan umum yang disebut Ecclesia.

Pada saat itu, meskipun prinsip "One Man One Vote" diterapkan, perlu dicatat bahwa hak untuk memberikan suara hanya diberikan kepada warga laki-laki yang memenuhi kriteria tertentu, seperti status kewarganegaraan, kepemilikan properti, dan keturunan.

2. Pengaruh Perkembangan Pemikiran Politik

Selama berabad-abad, konsep "One Man One Vote" menjadi semakin terpahami dan diperjuangkan oleh para pemikir politik, filosof, dan aktivis yang memperjuangkan kesetaraan politik dan hak-hak sipil.

Pada abad ke-18 dan ke-19, era pencerahan di Eropa dan Amerika Serikat melihat perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia, kesetaraan, dan demokrasi representatif. Para pemikir seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Thomas Paine adalah beberapa dari banyak tokoh yang memperjuangkan prinsip "One Man One Vote".

3. Implementasi dalam Sistem Demokrasi Modern

Prinsip "One Man One Vote" menjadi landasan dari sistem pemilihan umum dalam demokrasi modern. Di negara-negara demokratis, setiap warga negara dewasa memiliki hak yang sama untuk memberikan suara dalam pemilihan umum tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kelompoknya.

Implementasi prinsip ini secara luas diakui sebagai langkah penting dalam memastikan representasi politik yang adil dan kesetaraan hak-hak politik di antara warga negara.

Referensi

Finley, M. I. (1985). Demokrasi klasik: Politik dan budaya di Athena kuno. Blackwell Publishing.
Dahl, R. A. (1989). Demokrasi dan masyarakat sipil: Perilaku politik di Amerika Serikat. Yale University Press.
Held, D. (2006). Model Demokrasi. Polity.

Konsep "One Man One Vote" telah menjadi salah satu prinsip fundamental dalam demokrasi modern, menegaskan pentingnya kesetaraan suara dan hak politik untuk semua warga negara sebagai landasan bagi sistem pemerintahan yang demokratis dan representatif.

Partai Politik adalah penari di atas tali, politik, dengan rakyat sebagai penonton yang terjatuh dalam ketidakpastian

Jenis-jenis masyarakat dalam konteks demokrasi, disertai dengan referensi yang relevan:

1. Masyarakat Pluralis

Masyarakat pluralis mengacu pada masyarakat yang ditandai oleh keragaman dalam hal etnis, agama, budaya, dan kepentingan politik. Dalam masyarakat pluralis, berbagai kelompok memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan kepentingan mereka dalam proses politik.

Referensi:

Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. Yale University Press.
Lijphart, A. (1977). Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries. Yale University Press.

2. Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural adalah masyarakat di mana terdapat berbagai kelompok etnis, agama, bahasa, dan budaya yang hidup berdampingan. Dalam masyarakat multikultural, penting untuk mempromosikan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan perlindungan hak-hak minoritas.

Referensi:

Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford University Press.
Taylor, C. (1994). Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Princeton University Press.

3. Masyarakat Majemuk

Masyarakat majemuk mengacu pada masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial dan ekonomi yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam masyarakat majemuk, penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan kepentingan umum.

Referensi:

Horowitz, D. L. (1985). Ethnic Groups in Conflict. University of California Press.
Rokkan, S., & Urwin, D. W. (1983). The Politics of Territorial Identity: Studies in European Regionalism. SAGE Publications.

4. Masyarakat Berbasis Kelas

Masyarakat berbasis kelas adalah masyarakat di mana struktur sosial dan ekonomi didasarkan pada perbedaan kelas sosial. Dalam masyarakat berbasis kelas, isu-isu seperti ketimpangan ekonomi dan perjuangan kelas dapat memengaruhi dinamika politik dan proses demokratis.

Referensi:

Wright, E. O. (1978). Class, Crisis, and the State. Verso.
Goldthorpe, J. H. (1980). Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Clarendon Press.

5. Masyarakat Digital

Masyarakat digital adalah masyarakat yang semakin dipengaruhi oleh teknologi digital dan media sosial. Dalam masyarakat digital, informasi dan opini publik dapat dengan cepat disebarkan, memengaruhi pembentukan opini dan partisipasi politik.

Referensi:

Castells, M. (2000). The Rise of the Network Society. Wiley-Blackwell.
Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2013). Democracy's Fourth Wave?: Digital Media and the Arab Spring. Oxford University Press.

6. Masyarakat Civil Society

Masyarakat civil society adalah masyarakat di mana terdapat keterlibatan aktif dari organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, dan warga dalam mempromosikan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan demokrasi. Dalam masyarakat civil society, peran masyarakat sipil sangat penting dalam memperkuat demokrasi.

Referensi:

Keane, J. (1998). Civil Society: Old Images, New Visions. Stanford University Press.
Diamond, L., & Plattner, M. F. (Eds.). (1996). Civil Society and Democracy in Global Perspective. JHU Press.

Setiap jenis masyarakat memiliki dinamika dan tantangan unik dalam konteks demokrasi, dan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik masyarakat tersebut dapat membantu merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Partai Politik, Bermain Catur dengan takhta kekuasaan sebagai taruhannya, sementara rakyat menjadi bidak yang tersisihkan

Pada zaman Athena kuno, bentuk demokrasi yang dikenal adalah demokrasi langsung di mana warga kota berkumpul secara langsung di pasar untuk mengambil keputusan politik. Pengaturan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kita kenal sekarang tidak ada pada saat itu. Namun, terdapat berbagai mekanisme sosial dan politik untuk mengawasi dan mengatur jalannya pemerintahan.

Di era modern, sistem demokrasi telah berkembang dan di banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat lembaga-lembaga seperti KPU dan Bawaslu yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dan pengawasan terhadap proses pemilu. Selain itu, terdapat juga lembaga seperti Dewan Kehormatan yang mengatur perilaku politik dan etika dalam berpolitik.

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Tugas utamanya adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses pemilu. KPU bertindak secara independen dalam menjalankan fungsi-fungsinya dan berusaha untuk mengadakan pemilihan yang adil, jujur, dan transparan.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu adalah lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilihan umum di Indonesia. Peran utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu, menanggapi pengaduan terkait pelanggaran pemilu, dan memberikan rekomendasi kepada KPU dan lembaga-lembaga terkait untuk tindakan lebih lanjut.

3. Dewan Kehormatan dan Pelanggaran Etik

Dewan Kehormatan dan Pelanggaran Etik adalah lembaga yang bertugas mengatur perilaku politik dan menangani pelanggaran etika dalam berpolitik. Dewan ini biasanya terdiri dari tokoh-tokoh politik senior atau ahli hukum yang berwenang untuk menyelidiki dan menegakkan kode etik yang berlaku dalam politik.

Referensi:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Pada konteks demokrasi dan sistem pemilu dengan adanya lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan langsung, tekanan partai politik dan kualitas masyarakat terhadap pemahaman demokrasi dan sistem pemilihan umum memainkan peran penting. Berikut penjelasan dan contoh nyata:

1. Tekanan Partai Politik

Partai politik memiliki kepentingan tertentu dalam proses pemilihan umum dan seringkali memberikan tekanan terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan untuk mempengaruhi hasil pemilu sesuai dengan kepentingan mereka.

Contoh:

Di beberapa negara, partai politik yang berkuasa atau yang memiliki kekuatan politik dominan dapat menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi proses pemilihan umum, seperti melalui intimidasi terhadap pemilih, pemalsuan suara, atau memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan partai. Misalnya, di Zimbabwe pada tahun 2008, terjadi tuduhan serius terhadap partai pemerintah yang mengatur pemilu secara tidak adil dan menggunakan kekerasan politik untuk memengaruhi hasil pemilihan.

2. Kualitas Masyarakat terhadap Pemahaman Demokrasi dan Sistem Pemilihan Umum

Kualitas masyarakat dalam hal pemahaman terhadap demokrasi dan sistem pemilihan umum berpengaruh pada integritas dan keberhasilan proses pemilu. Semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang bertanggung jawab dan pemilu yang adil, semakin besar kemungkinan pemilu berlangsung dengan baik.

Contoh:

Di negara-negara dengan tingkat literasi politik yang tinggi dan budaya politik yang matang, seperti Norwegia atau Denmark, masyarakat cenderung memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai demokrasi dan pentingnya partisipasi politik yang aktif. Sebagai hasilnya, pemilihan umum cenderung berjalan lebih adil dan transparan.

Referensi:

Norris, P. (2011). Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Cambridge University Press.
Schedler, A. (2002). Elections Without Democracy: The Menu of Manipulation. Journal of Democracy, 13(2), 36-50.
Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge University Press.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pemilu yang baik dan proses demokratis yang sehat membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai demokrasi dan peran lembaga-lembaga pemilu yang independen, serta pengawasan yang ketat dari masyarakat sipil dan pihak-pihak yang peduli terhadap demokrasi.

Quick Count : Cepat dalam hitungan tetapi lambat dalam kebenaran yang sejati

Quick Count vs Survei sebagai Barometer

1. Sejarahnya:

Quick Count: Metode quick count pertama kali muncul di Filipina pada tahun 1986, saat digunakan untuk mengawasi pemilihan umum yang diadakan setelah revolusi EDSA. Metode ini kemudian menyebar ke negara-negara lain di Amerika Latin dan kemudian ke seluruh dunia sebagai alat untuk memantau dan memastikan integritas pemilu.
Survei: Penggunaan survei dalam politik dimulai pada abad ke-19 di Amerika Serikat dengan tujuan memahami preferensi pemilih. Namun, survei modern yang menggunakan metode statistik untuk memprediksi hasil pemilihan umum mulai populer pada pertengahan abad ke-20.

2. Contoh Nyata dari Beberapa Negara:

Quick Count: Contoh nyata dari penggunaan quick count sebagai barometer hasil pemilu adalah di Indonesia. Lembaga independen seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Public Opinion Institute (IPOL) secara rutin melakukan quick count setiap pemilihan umum untuk memberikan perkiraan hasil berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
Survei: Contoh survei sebagai barometer hasil pemilu dapat dilihat di Amerika Serikat selama pemilihan presiden. Sejumlah lembaga survei seperti Gallup, Pew Research Center, dan Quinnipiac University melakukan survei pendapat untuk memprediksi hasil pemilihan presiden berdasarkan preferensi pemilih sebelum hari pemilu.

Referensi:

Berelson, B. R., Lazarsfeld, P. F., & McPhee, W. N. (1954). Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign. University of Chicago Press.
DiGrazia, J., McKelvey, K., Bollen, J., & Rojas, F. (2013). More Tweets, More Votes: Social Media as a Quantitative Indicator of Political Behavior. PLoS ONE, 8(11), e79449.
Morlino, L. (Ed.). (2004). Assessing the Quality of Democracy. Johns Hopkins University Press.

Quick count dan survei merupakan dua alat penting dalam mengevaluasi hasil pemilihan umum. Dengan menggunakan metode statistik dan teknik sampel yang tepat, kedua metode ini dapat memberikan perkiraan hasil yang akurat dan menjadi barometer yang berguna dalam menentukan keberhasilan suatu pemilu.

Keandalan Quick Count

Quick count sering dianggap oleh masyarakat sebagai metode yang andal dan transparan dalam menghitung hasil pemilu secara cepat. Namun, kredibilitasnya sering dipertanyakan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh hasilnya. Argumentasi tentang sample size dan kesalahan margin menjadi pokok perdebatan dalam menilai keakuratan quick count.

1. Keandalan Quick Count:

Quick count pertama kali digunakan di Filipina pada tahun 1986. Metode ini kemudian menyebar ke negara-negara lain sebagai alat untuk memantau integritas pemilu. Di Indonesia, quick count menjadi populer sejak reformasi pada tahun 1998 sebagai cara untuk memberikan informasi cepat kepada publik tentang hasil pemilihan umum.
Quick count dilakukan dengan mengambil sampel suara dari sejumlah TPS yang representatif, kemudian suara tersebut dihitung dan diproyeksikan untuk mendapatkan estimasi hasil pemilu secara keseluruhan. Lembaga-lembaga independen atau media yang terlibat dalam quick count biasanya memiliki metodologi dan standar operasional yang ketat untuk memastikan keakuratan dan transparansi.

2. Contoh Nyata:

Pemilu Indonesia: Pada pemilu-pemilu sebelumnya di Indonesia, quick count telah terbukti memberikan perkiraan hasil yang cukup akurat dan mendekati hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Misalnya, pada Pemilu 2019, quick count yang dilakukan oleh lembaga survei seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indo Barometer memberikan perkiraan hasil yang secara umum konsisten dengan hasil resmi.

Referensi:

Wahyuni, D. S. (2015). Peran Media dan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Pemilu. Jurnal Kajian Komunikasi, 3(1), 52-61.
Tampubolon, A. (2016). Pemilu dan Demokrasi di Indonesia: Refleksi dan Antisipasi. Deepublish.
Hasanuddin, M. (2014). Analisis Kritis Metode Quick Count dalam Penetapan Pemilihan Umum. Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna, 1(1), 12-25.

Meskipun quick count dianggap sebagai metode yang andal, terdapat pihak yang meragukan keakuratannya karena berbagai faktor seperti sample size dan kesalahan margin. Namun, dengan metodologi yang tepat dan pemantauan yang cermat, quick count dapat menjadi alat yang berguna untuk memberikan perkiraan hasil pemilu dengan cepat dan transparan kepada publik.

Survei : Seni Memprediksi masa depan dengan mengguncang bola kristal opini publik

Keandalan Survei

Survei sering menjadi indikator awal tentang preferensi pemilih sebelum pemilu dilaksanakan. Namun, keakuratan survei sering dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk metodologi yang digunakan dan bias responden. Oleh karena itu, survei juga tidak luput dari kritik terkait validitasnya sebagai barometer pemilu.

1. Sejarah dan Penggunaan Survei:

Survei politik telah menjadi alat penting dalam memahami preferensi pemilih sejak awal abad ke-20. Survei pertama kali digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1824, dan sejak itu telah berkembang menjadi metode yang kompleks dan terstruktur untuk memperoleh data tentang perilaku politik, sikap, dan preferensi pemilih.

2. Metodologi Survei:

Metodologi survei melibatkan pemilihan sampel yang representatif dari populasi target, penyusunan kuesioner yang tepat, dan analisis statistik yang akurat. Namun, keakuratan survei dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ukuran sampel, teknik wawancara, dan bias responden.

3. Faktor yang Mempengaruhi Keakuratan Survei:

Metodologi yang Digunakan: Metodologi survei yang tidak tepat atau tidak representatif dapat menyebabkan hasil yang bias atau tidak akurat.
Bias Responden: Faktor-faktor seperti ketidakberanian responden untuk memberikan jawaban yang jujur atau ketidakmampuan responden untuk mengartikan pertanyaan dengan benar dapat memengaruhi keakuratan survei.

4. Contoh Nyata:

Pemilu Amerika Serikat 2016: Survei pra-pemilu di Amerika Serikat pada tahun 2016 gagal memprediksi kemenangan Donald Trump karena banyaknya faktor yang memengaruhi validitas survei, seperti keengganan responden untuk mengungkapkan dukungan terhadap Trump dan kesalahan dalam pemilihan sampel.
Pemilu Prancis 2017: Survei di Prancis pada tahun 2017 juga mengalami kesalahan dalam memprediksi hasil pemilu presiden, di mana kandidat yang awalnya dianggap akan kalah justru memenangkan pemilu.

Referensi:

Groves, R. M., Fowler Jr, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2011). Survey Methodology. John Wiley & Sons.
Krosnick, J. A., & Presser, S. (2010). Question and Questionnaire Design. Handbook of Survey Research, 263-314.
Luskin, R. C. (1990). Explaining Political Sophistication. Political Behavior, 12(4), 331-361.

Survei merupakan alat penting dalam memahami preferensi pemilih, namun keakuratannya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan metodologi yang tepat dan melakukan analisis yang hati-hati dalam menggunakan hasil survei sebagai indikator pemilihan umum.

keberhasilan demokrasi tergantung pada kemampuan masyarakat untuk melihat melampaui kepentingan individu dan golongan

Memperbaiki Proses Demokrasi dan Pemilu

Untuk memperbaiki proses demokrasi dan pemilu yang sudah rusak, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Pertama, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu perlu ditingkatkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilu. Kedua, perlunya reformasi dalam sistem pemilu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

1. Penegakan Hukum yang Tegas:

Tatanan: Penegakan hukum yang tegas melibatkan keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum yang independen dan berwenang untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelanggaran pemilu. Ini termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan aparat kepolisian.
Mekanisme: Proses penegakan hukum harus dilakukan dengan tata cara yang jelas dan transparan, mulai dari penyelidikan, pengumpulan bukti, hingga persidangan. Langkah-langkah hukum yang diambil harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Solusi: Tindakan tegas seperti penuntutan dan hukuman terhadap pelaku pelanggaran pemilu menjadi solusi yang solutif untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan integritas dan keadilan. Ini juga akan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berupaya merusak proses demokrasi.

Contoh Nyata:

Di beberapa negara, seperti Indonesia, Bawaslu memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran pemilu. Misalnya, pada Pemilu 2019, Bawaslu berhasil menindaklanjuti sejumlah kasus pelanggaran pemilu, termasuk penyebaran berita bohong dan money politics, dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran.

2. Reformasi dalam Sistem Pemilu:

Tatanan: Reformasi dalam sistem pemilu melibatkan perubahan struktur, mekanisme, dan regulasi yang mengatur proses pemilihan umum. Ini termasuk penyempurnaan undang-undang pemilu, perubahan dalam sistem perhitungan suara, dan peningkatan pengawasan terhadap dana kampanye.
Mekanisme: Reformasi dalam sistem pemilu dapat dilakukan melalui proses legislasi di parlemen atau lembaga yang berwenang. Diskusi publik, konsultasi dengan para ahli, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait juga menjadi bagian dari mekanisme reformasi.
Solusi: Dengan melakukan reformasi dalam sistem pemilu, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Contoh Nyata:

Beberapa negara telah berhasil melakukan reformasi dalam sistem pemilu mereka untuk meningkatkan integritas dan efisiensi proses pemilu. Misalnya, di Jerman, sistem pemilu proporsional mereka telah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan sepanjang waktu untuk menyesuaikan dengan perkembangan politik dan sosial.

Referensi:

Sidel, J. T. (2006). Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia. Cornell University Press.
Norris, P. (2015). Why Electoral Integrity Matters. Cambridge University Press.
Schedler, A. (2002). Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition. Lynne Rienner Publishers.

Penegakan hukum yang tegas dan reformasi dalam sistem pemilu merupakan dua aspek yang saling mendukung dalam memperbaiki proses demokrasi dan pemilu. Dengan mengambil langkah-langkah solutif ini, diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis dan memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis.

Sejak adanya gagasan survei, quick count, dan keterlibatan partai politik, pebisnis, dan media dalam proses politik, nuansa politis semakin terasa kuat. Ini terjadi karena survei dan quick count sering kali digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan politik, sementara pemilik media dan pebisnis seringkali memiliki kepentingan politik yang kuat.

1. Keterlibatan Partai Politik:

Tatanan: Partai politik menggunakan survei dan quick count sebagai alat untuk memahami preferensi pemilih dan mengukur elektabilitas calon-calon mereka. Mereka dapat menggunakan hasil survei untuk menentukan strategi kampanye dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif.
Mekanisme: Partai politik sering kali bekerja sama dengan lembaga survei atau quick count untuk melakukan riset dan analisis data. Mereka juga dapat memanfaatkan hasil survei untuk memperkuat narasi politik mereka atau mempengaruhi opini publik.
Solusi: Untuk mengurangi potensi penyalahgunaan survei oleh partai politik, diperlukan regulasi yang ketat terkait dengan pendanaan kampanye dan transparansi dalam hubungan antara partai politik dengan lembaga survei.

2. Keterlibatan Pebisnis:

Tatanan: Pebisnis seringkali memiliki kepentingan politik dalam mendukung atau mempengaruhi jalannya pemilihan umum. Mereka dapat menggunakan kekayaan dan kekuatan ekonomi mereka untuk mempengaruhi hasil pemilu melalui dukungan finansial kepada calon atau partai politik tertentu.
Mekanisme: Pebisnis dapat berperan dalam pendanaan kampanye politik, baik secara terang-terangan maupun melalui jalur yang lebih tidak langsung seperti donasi kepada yayasan atau lembaga amal yang terkait dengan politik.
Solusi: Untuk mengurangi pengaruh pebisnis dalam politik, perlu adanya regulasi yang lebih ketat terkait dengan pendanaan kampanye dan transparansi dalam sumber dana politik.

3. Tekanan Pemilik Media:

Tatanan: Pemilik media memiliki kepentingan politik dalam mempengaruhi opini publik melalui pemberitaan yang mereka publikasikan. Mereka dapat menggunakan media mereka untuk mendukung atau menyerang kandidat atau partai politik tertentu.
Mekanisme: Pemilik media dapat menggunakan kekuatan media mereka untuk memperkuat narasi politik yang mereka dukung, baik melalui pemberitaan yang tidak berimbang atau penyampaian informasi yang tendensius.
Solusi: Untuk mengurangi tekanan dari pemilik media dalam politik, diperlukan kebijakan yang mempromosikan pluralitas media, regulasi yang ketat terkait dengan kebebasan pers, dan kewajiban media untuk menyajikan informasi secara objektif dan seimbang.

Contoh Nyata:

Di beberapa negara, terdapat keterlibatan yang kuat dari partai politik, pebisnis, dan pemilik media dalam proses politik. Misalnya, di Amerika Serikat, beberapa pemilik media memiliki afiliasi politik yang kuat dan menggunakan media mereka untuk mendukung atau menyerang kandidat tertentu.

Referensi:

Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Cambridge University Press.
McChesney, R. W. (2008). The Political Economy of Media: Enduring Issues, Emerging Dilemmas. Monthly Review Press.
Magin, R., & Boll, F. (Eds.). (2013). Commercialization of the Media and Politics: Implications for Democracy and Media Freedom. Intellect Books.

Keterlibatan partai politik, pebisnis, dan pemilik media dalam proses politik dapat menyebabkan polarisasi, bias, dan kurangnya keadilan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi regulasi yang ketat dan memperkuat lembaga-lembaga pengawasan untuk mengurangi pengaruh negatif dari aktor-aktor ini dalam politik.

Demokrasi, Di Mana Suara Rakyat Di hitung, tetapi nilai kebenaran seringkali tersembunyi di antara angka-angka