"Kelas Sosial dan Pilihan Individu: Mengurai Ironi dalam Kehidupan Mahasiswa Urban"

 

Kelas Sosial Dan Pilihan Individu : Mengurai Ironi Dalam Kehidupan Mahasiswa Urban

Ironi Mahasiswa Urban dan Kesenjangan Sosial

Mahasiswa, sering dianggap sebagai kaum intelektual yang berada di garda terdepan perubahan sosial, kini menghadapi ironi besar dalam realitas kehidupan urban di Indonesia. Terutama di kota-kota besar, di mana hiruk-pikuk modernitas dan globalisasi menyatu dengan dinamika sosial yang kompleks, mahasiswa urban dihadapkan pada paradoks antara idealisme akademis dan realitas sosial yang membelenggu. Mereka yang seharusnya menjadi penggerak perubahan justru terjebak dalam lingkaran kelas sosial yang kian menebalkan sekat antara yang memiliki akses dan yang tertinggal.

Dalam pandangan sosiolog seperti Pierre Bourdieu, konsep "modal sosial" menjadi kunci untuk memahami fenomena ini. Mahasiswa dari kelas sosial tinggi di kota-kota besar memiliki akses lebih besar terhadap berbagai sumber daya—baik dalam bentuk jaringan sosial, budaya, maupun ekonomi—yang memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial. Kesenjangan ini menciptakan stratifikasi yang nyata, di mana mahasiswa dari kelas atas lebih mudah mencapai prestasi, sementara rekan-rekan mereka dari kelas bawah harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan kesempatan yang sama.

Psikolog seperti Erik Erikson menambahkan perspektif penting tentang krisis identitas yang dialami oleh mahasiswa urban. Dalam fase perkembangan ini, mahasiswa dihadapkan pada tugas untuk mencari identitas diri di tengah tekanan sosial yang sangat kuat. Namun, tekanan dari lingkungan sosial yang berkelas dan kompetitif sering kali menyebabkan mahasiswa urban mengembangkan perilaku konformis, di mana mereka lebih memilih mengikuti arus dan tren sosial daripada mengembangkan pemikiran kritis yang independen. Akibatnya, banyak mahasiswa yang lebih mementingkan pencitraan dan popularitas daripada substansi intelektual, menjadikan mereka lebih sebagai produk sosial daripada agen perubahan.

Lebih dari itu, fenomena mahasiswa yang semakin individualis dan terfokus pada pencapaian pribadi juga menjadi cerminan dari kapitalisme yang meresap dalam sistem pendidikan tinggi di kota-kota besar. Mahasiswa kini lebih sering memikirkan bagaimana memperkuat CV mereka, mengejar gelar dan prestasi yang diakui secara global, daripada berkontribusi pada solusi masalah sosial yang ada di sekitar mereka. Dalam pandangan kritis dari Immanuel Wallerstein, ini adalah manifestasi dari sistem dunia kapitalis, di mana pendidikan tinggi tidak lagi menjadi alat pembebasan, tetapi sarana reproduksi elitisme dan kesenjangan.

Pendekatan ini diperburuk oleh kecenderungan mahasiswa untuk memprioritaskan jalur karier yang menjanjikan stabilitas finansial dan status sosial. Mereka cenderung melihat pendidikan sebagai investasi pribadi yang harus memberikan keuntungan maksimal, mengabaikan aspek sosial yang lebih luas. Akibatnya, banyak mahasiswa yang tidak lagi peduli pada isu-isu sosial yang mendesak, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan, kecuali jika hal tersebut dapat memberikan keuntungan langsung bagi mereka.

Sementara itu, dari perspektif agama, khususnya dalam pandangan Islam, kesenjangan sosial yang kian menganga di kalangan mahasiswa urban ini merupakan tantangan moral yang besar. Islam mengajarkan pentingnya kesetaraan dan keadilan sosial, namun praktiknya seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Mahasiswa dari kelas atas seringkali hidup dalam kemewahan yang berlebihan, sementara rekan-rekan mereka dari kelas bawah harus berjuang untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar. Kesenjangan ini tidak hanya menciptakan perpecahan sosial, tetapi juga mengikis solidaritas dan rasa kebersamaan yang seharusnya menjadi ciri khas komunitas akademis.

Pada akhirnya, realitas ini menantang kita untuk merenungkan kembali peran mahasiswa urban dalam tatanan sosial yang ada. Apakah mereka benar-benar agen perubahan, atau hanya bagian dari mesin sosial yang memperkuat status quo? Tantangan ini mengajak kita semua, baik mahasiswa, pendidik, maupun masyarakat luas, untuk tidak hanya berpikir kritis tetapi juga bertindak nyata dalam mengatasi kesenjangan sosial yang semakin melebar di kalangan mahasiswa urban.

Jurusan, Kelas Sosial, dan Paradoks Mahasiswa Urban: Ketimpangan yang Terus Terpelihara

Dalam dinamika kehidupan mahasiswa urban di Indonesia, jurusan yang dipilih bukan sekadar masalah minat atau bakat. Lebih dari itu, ia adalah cerminan nyata dari status sosial dan kemampuan ekonomi keluarga. Di balik pilihan jurusan tersebut, terselip sebuah paradoks yang menambah kompleksitas perjalanan pendidikan tinggi di kota-kota besar. Ketika mahasiswa dari kelas atas dapat dengan leluasa memilih jurusan yang dianggap prestisius dan menjanjikan—seperti kedokteran, teknik, atau bisnis—mahasiswa dari kelas bawah sering kali terpaksa memilih jurusan yang lebih terjangkau atau yang setidaknya dapat memberi peluang kerja segera setelah lulus.

Sosiolog Pierre Bourdieu memberikan kerangka analisis yang tajam dalam memahami fenomena ini. Dalam teorinya tentang “habitus” dan “modal,” Bourdieu menjelaskan bahwa individu cenderung berperilaku sesuai dengan modal yang mereka miliki—baik itu modal ekonomi, budaya, maupun sosial. Keluarga yang memiliki modal ekonomi besar akan lebih mampu menginvestasikan anak-anak mereka ke dalam pendidikan tinggi dengan jurusan yang dianggap “berkelas” dan memiliki nilai sosial tinggi. Sebaliknya, keluarga dengan modal terbatas sering kali hanya mampu mengarahkan anak-anak mereka pada jurusan yang relatif murah, tetapi dengan prospek kerja yang kurang menjanjikan dalam konteks ekonomi yang semakin kompetitif.

Lebih lanjut, dari perspektif psikologi, Erik Erikson menyoroti bahwa pilihan jurusan juga berpengaruh besar pada perkembangan identitas mahasiswa. Jurusan yang dipilih tidak hanya membentuk arah karier di masa depan, tetapi juga bagaimana mahasiswa memandang diri mereka dalam struktur sosial. Mahasiswa yang mengambil jurusan prestisius mungkin akan mengembangkan rasa percaya diri yang lebih tinggi, tetapi di sisi lain, mereka juga rentan terhadap tekanan untuk terus tampil sesuai dengan ekspektasi sosial. Sementara itu, mereka yang mengambil jurusan yang kurang diminati mungkin menghadapi krisis identitas, di mana mereka merasa tersingkirkan atau tidak sebanding dengan rekan-rekan mereka dari jurusan lain yang lebih dihargai.

Dari sudut pandang filsafat, kita dapat merujuk pada pemikiran Jean-Paul Sartre mengenai eksistensialisme. Sartre menekankan pentingnya kebebasan dan tanggung jawab individu dalam menentukan jalan hidupnya. Namun, dalam konteks mahasiswa urban di Indonesia, kebebasan tersebut sering kali ilusi. Sartre berpendapat bahwa manusia "terkutuk" untuk bebas, dalam arti harus terus membuat pilihan meskipun dibatasi oleh kondisi material dan sosial. Dalam kasus mahasiswa, pilihan jurusan tidak sepenuhnya bebas, tetapi sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarga dan harapan sosial. Ini menciptakan ketegangan eksistensial, di mana mahasiswa harus berdamai dengan pilihan yang tidak selalu mencerminkan keinginan terdalam mereka, melainkan hasil dari kompromi dengan realitas sosial dan ekonomi.

Planolog Edward Soja menambahkan dimensi spasial dalam analisis ini. Menurut Soja, ruang (termasuk di dalamnya institusi pendidikan) adalah produk dari proses sosial yang sarat dengan ketimpangan kekuasaan. Dalam konteks ini, universitas di kota besar menjadi arena di mana ketimpangan sosial diproduksi dan direproduksi. Jurusan-jurusan tertentu, terutama yang mahal dan eksklusif, menjadi simbol dari stratifikasi sosial yang mengakar dalam masyarakat urban. Mahasiswa dari latar belakang kelas atas dapat lebih mudah mengakses jurusan-jurusan ini, sementara mereka yang berasal dari kelas bawah sering kali terpinggirkan ke jurusan yang secara sosial dianggap "lebih rendah."

Ironi semakin mendalam ketika kita melihat kebutuhan masyarakat dan pasar kerja di era globalisasi yang terus berkembang pesat. Mahasiswa yang lulus dari jurusan-jurusan elit sering kali menghadapi tantangan besar untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar kerja yang cepat berubah. Banyak di antara mereka yang pada akhirnya tidak bekerja di bidang yang sesuai dengan jurusan mereka, menciptakan disonansi antara pendidikan yang ditempuh dan realitas dunia kerja.

Sebaliknya, mahasiswa yang lulus dari jurusan yang lebih praktis dan terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat sering kali lebih mudah menemukan pekerjaan. Namun, mereka seringkali dibayar lebih rendah dan dipandang kurang bergengsi dalam struktur sosial. Ini menciptakan paradoks, di mana pendidikan tinggi tidak lagi menjamin mobilitas sosial ke atas, melainkan mempertegas posisi sosial yang ada.

Dalam perspektif agama, terutama Islam, pilihan jurusan dan pendidikan secara umum seharusnya tidak hanya dilihat dari segi materialistik tetapi juga dari manfaat sosial dan moral yang dihasilkannya. Sayangnya, dalam konteks masyarakat urban yang kapitalistik, nilai-nilai spiritual ini sering kali terabaikan. Pendidikan tinggi menjadi ladang persaingan yang keras, di mana nilai manusia diukur dari seberapa mahal pendidikan yang mereka tempuh dan seberapa tinggi status sosial yang dapat mereka capai setelah lulus.

Pada akhirnya, dinamika mahasiswa urban dalam memilih jurusan mencerminkan ketimpangan sosial yang lebih luas dalam masyarakat. Pilihan pendidikan yang tampaknya bebas, sesungguhnya sangat ditentukan oleh modal yang dimiliki keluarga mereka. Ini menuntut kita untuk lebih kritis dalam melihat bagaimana sistem pendidikan tinggi tidak hanya menjadi alat mobilitas sosial, tetapi juga alat reproduksi stratifikasi sosial yang ada. Perubahan harus dimulai dengan pengakuan bahwa pendidikan seharusnya membebaskan, bukan membelenggu, dan bahwa setiap mahasiswa berhak mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkembang sesuai dengan potensinya, tanpa dibatasi oleh latar belakang sosial dan ekonomi mereka.

Mahasiswa Urban, Jurusan, dan Perilaku Politik: Jejak Ketimpangan dan Harapan yang Terkotak

Di balik hiruk-pikuk kehidupan mahasiswa di kota-kota besar Indonesia, terdapat sebuah jaringan kompleks yang menghubungkan pilihan akademis, status sosial, dan ambisi politik. Realitas ini menciptakan lanskap yang sarat dengan ketimpangan dan paradoks, di mana pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi jalan pembebasan, justru sering kali menjadi alat untuk memperkuat status quo sosial dan ekonomi. Mahasiswa urban tidak hanya bergulat dengan tantangan akademis, tetapi juga dengan dinamika politik yang mewarnai kehidupan mereka, baik di tingkat nasional, daerah, maupun di sekitar kampus mereka sendiri.

Dalam konteks ini, pilihan jurusan sering kali menjadi simbol dari kelas sosial. Jurusan yang bergengsi dan mahal cenderung diambil oleh mahasiswa dari keluarga kaya, sementara mereka yang berasal dari keluarga menengah ke bawah terpaksa memilih jurusan yang lebih ekonomis, meskipun tidak selalu sejalan dengan minat dan potensi mereka. Namun, di balik pilihan ini, terdapat strategi yang lebih dalam, terutama bagi mereka yang aktif dalam organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan partai politik. Mereka melihat organisasi ini bukan hanya sebagai wadah untuk berorganisasi, tetapi juga sebagai batu loncatan menuju karier di pemerintahan setelah lulus.

Pakar sosiologi pendidikan seperti Paulo Freire telah lama mengkritik bagaimana pendidikan sering kali menjadi alat untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Dalam analisis Freire, pendidikan yang seharusnya membebaskan justru sering kali membelenggu, dengan memaksa mahasiswa untuk beradaptasi dengan sistem yang tidak memberikan mereka kebebasan sejati untuk memilih jalan hidup mereka sendiri. Di kota-kota besar, mahasiswa dari latar belakang kelas bawah sering kali merasa terpaksa untuk bergabung dengan organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan partai politik tertentu, dengan harapan dapat mendapatkan pekerjaan di pemerintahan melalui jaringan politik yang mereka bangun selama kuliah.

Di sisi lain, perspektif psikologi urban, seperti yang diuraikan oleh pakar seperti Kevin Lynch, menunjukkan bagaimana tata ruang kota dan lingkungan urban memengaruhi perilaku individu, termasuk mahasiswa. Lynch menekankan bahwa lingkungan fisik kota, dengan segala kekacauan dan hiruk-pikuknya, dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang. Mahasiswa urban, yang setiap hari berhadapan dengan realitas sosial yang keras di kota besar, sering kali merasa terdorong untuk mencari "keamanan" melalui keterlibatan dalam politik kampus. Mereka melihat partisipasi dalam organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan partai politik sebagai cara untuk menavigasi ketidakpastian masa depan dan menjamin posisi mereka dalam struktur sosial setelah lulus.

Keterkaitan antara jurusan, kelas sosial, dan perilaku politik ini semakin jelas ketika kita melihat bagaimana mahasiswa dari jurusan-jurusan tertentu, seperti hukum, politik, atau administrasi publik, cenderung lebih aktif dalam organisasi mahasiswa yang memiliki afiliasi politik. Mereka bukan hanya belajar teori di kelas, tetapi juga mempraktikkannya melalui organisasi kampus, di mana mereka berusaha membangun jaringan dan pengaruh yang bisa mereka manfaatkan setelah lulus. Namun, ironisnya, bukannya memajukan demokrasi, keterlibatan ini sering kali hanya memperkuat sistem politik yang sudah ada, di mana kekuasaan dan pengaruh didistribusikan berdasarkan afiliasi politik dan bukan kompetensi atau prestasi.

Dalam konteks ini, pemikiran filsafat kritis dari tokoh seperti Michel Foucault menjadi relevan. Foucault menunjukkan bagaimana kekuasaan tidak hanya bekerja melalui institusi formal, tetapi juga melalui praktik sehari-hari, termasuk pendidikan dan politik kampus. Di lingkungan urban, mahasiswa yang terlibat dalam organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan partai politik secara tidak sadar menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan yang lebih besar. Mereka diajarkan untuk mematuhi aturan main politik yang ada, dengan harapan mendapatkan imbalan dalam bentuk pekerjaan atau status sosial setelah lulus. Namun, ini hanya memperkuat ketidaksetaraan yang sudah ada, di mana mereka yang memiliki akses ke kekuasaan terus memonopoli kesempatan, sementara yang lain terpinggirkan.

Dari sudut pandang sosiologi urban, pandangan Henri Lefebvre mengenai “hak atas kota” menyoroti bagaimana mahasiswa, sebagai salah satu kelompok sosial di perkotaan, memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah kota dan pendidikan mereka. Namun, kenyataannya, hak ini sering kali terbatas oleh kekuatan politik dan ekonomi yang ada. Mahasiswa yang terlibat dalam organisasi politik kampus mungkin merasa bahwa mereka sedang memperjuangkan perubahan, tetapi dalam banyak kasus, mereka hanya mereproduksi struktur kekuasaan yang sudah mapan. Alih-alih menjadi agen perubahan, mereka justru menjadi pelengkap dari sistem yang mempertahankan ketidaksetaraan sosial.

Ketimpangan ini semakin tampak jelas ketika kita melihat kebutuhan masyarakat dan lapangan pekerjaan di era yang semakin cepat berubah. Mahasiswa yang berharap mendapatkan pekerjaan di pemerintahan melalui organisasi politik kampus mungkin tidak menyadari bahwa dunia kerja di luar kampus membutuhkan keterampilan dan kompetensi yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Di tengah perubahan teknologi dan pasar global yang semakin dinamis, keterlibatan politik saja tidak cukup untuk menjamin kesuksesan. Ini menciptakan ironi yang mendalam, di mana mahasiswa urban yang berusaha mencari kepastian melalui politik kampus, justru bisa tertinggal dalam persaingan global yang semakin ketat.

Dalam hal ini, peran planologi juga menjadi penting. Pakar seperti Edward Soja menekankan bahwa tata ruang kota dan institusi pendidikan di dalamnya harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa dari kelas bawah. Namun, kenyataannya, banyak kampus di kota besar yang justru memperparah ketimpangan sosial, dengan memberikan keistimewaan bagi mereka yang memiliki akses ke jaringan politik dan ekonomi tertentu.

Kesimpulannya, dinamika mahasiswa urban di Indonesia mencerminkan kompleksitas interaksi antara pendidikan, politik, dan status sosial. Jurusan yang dipilih, keterlibatan dalam organisasi politik kampus, dan harapan untuk mendapatkan pekerjaan di pemerintahan semuanya terhubung dalam jaringan ketimpangan yang terus terpelihara. Sementara beberapa mahasiswa mungkin berhasil memanfaatkan sistem ini untuk mencapai kesuksesan, banyak yang lain justru terjebak dalam struktur kekuasaan yang tidak memberikan mereka kebebasan sejati untuk menentukan nasib mereka sendiri. Pendidikan tinggi, yang seharusnya menjadi alat pembebasan, dalam banyak kasus justru menjadi alat untuk mempertahankan status quo. Jika kita ingin melihat perubahan yang sejati, kita harus mulai dengan mempertanyakan dan merombak sistem ini, agar pendidikan benar-benar dapat menjadi jalan bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial atau afiliasi politik mereka.

Ironi Mahasiswa Urban: Paradoks Sosial, Pilihan Individualis, dan Dinamika Kampus

Dalam lanskap kehidupan mahasiswa urban, realitas sosial yang kompleks menjadi cermin dari masyarakat yang lebih luas. Mahasiswa di kota besar berasal dari berbagai latar belakang sosial, mulai dari kelas menengah atas yang memiliki previlege dan jaringan kuat, hingga mereka yang berasal dari kelas menengah ke bawah yang harus berjuang dengan keterbatasan ekonomi. Terdapat pula kelompok mahasiswa perantauan yang datang ke kota dengan harapan meraih masa depan yang lebih baik. Namun, di tengah keberagaman ini, muncul fenomena yang mengejutkan: sikap individualisme yang kian menguat, di mana banyak mahasiswa memilih untuk fokus pada kuliah semata tanpa terlibat dalam organisasi intra maupun ekstra kampus.

Pilihan ini sering kali dilatarbelakangi oleh pola pikir pragmatis yang berkembang di kalangan mahasiswa urban. Mereka melihat kuliah sebagai investasi untuk mendapatkan gelar akademis yang diharapkan menjadi tiket menuju pekerjaan yang layak setelah lulus. Sikap ini tampak logis di permukaan, terutama di era di mana persaingan di dunia kerja semakin ketat. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, sikap ini mencerminkan ironi yang mendalam. Mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan sosial justru terjebak dalam pola pikir konsumtif yang mengejar nilai dan gelar semata, tanpa memperhatikan esensi pendidikan yang lebih holistik.

Pakar sosiologi pendidikan seperti Pierre Bourdieu telah lama membahas bagaimana pendidikan sering kali mereproduksi ketidaksetaraan sosial, alih-alih mengatasinya. Dalam konteks mahasiswa urban, mereka yang memiliki previlege dari keluarga atau leluhur yang merupakan tokoh masyarakat, sering kali memiliki akses yang lebih mudah ke peluang pendidikan dan pekerjaan. Sebaliknya, mahasiswa dari kelas bawah yang berusaha bertahan di kota besar dengan segala keterbatasannya, sering kali merasa tidak memiliki pilihan lain selain fokus pada akademik, dengan harapan lulus tepat waktu dan segera mendapatkan pekerjaan. Namun, dalam proses ini, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengalaman organisasi, interaksi sosial, dan keterlibatan dalam gerakan mahasiswa yang dapat membentuk karakter mereka sebagai individu yang kritis dan berdaya.

Fenomena ini juga mendapat perhatian dari pakar psikologi pendidikan seperti Jean Piaget yang menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan keterlibatan sosial dalam perkembangan kognitif dan moral individu. Mahasiswa yang memilih untuk mengisolasi diri dari kegiatan organisasi kampus sering kali kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan empati, yang tidak dapat diajarkan di dalam kelas. Piaget berargumen bahwa pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk membentuk individu yang mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat, bukan sekadar memproduksi lulusan yang siap bekerja.

Pandangan ini diperkuat oleh para pakar planologi seperti Kevin Lynch, yang menyoroti bagaimana tata ruang kota dan lingkungan kampus mempengaruhi perilaku mahasiswa. Kampus-kampus di daerah urban, dengan jurusan-jurusan yang tersedia dan struktur kurikulumnya, sering kali mendorong mahasiswa untuk fokus pada akademik semata. Mereka lebih memilih untuk mengejar nilai dan gelar, tanpa terlibat dalam aktivitas sosial atau organisasi yang dianggap tidak memiliki nilai tambah langsung bagi karier mereka. Tata ruang kampus yang kurang mendukung interaksi sosial di luar kelas, serta tekanan ekonomi yang mengharuskan mahasiswa bekerja sambil kuliah, semakin memperparah kecenderungan ini.

Tidak hanya itu, pengaruh teknologi digital juga berperan dalam memperkuat sikap individualisme di kalangan mahasiswa urban. Era digital menawarkan akses mudah ke informasi dan pendidikan melalui platform online, sehingga mahasiswa merasa cukup belajar secara mandiri tanpa harus terlibat dalam kehidupan kampus yang lebih luas. Namun, seperti yang dikemukakan oleh pakar teknologi seperti Sherry Turkle, ketergantungan pada teknologi digital dapat mengurangi kualitas interaksi sosial dan kemampuan untuk berpikir kritis secara mendalam. Mahasiswa yang lebih banyak berinteraksi dengan layar daripada dengan sesama manusia kehilangan kesempatan untuk mengembangkan empati, kepemimpinan, dan kemampuan berkomunikasi yang efektif.

Dalam konteks ini, menjadi jelas bahwa fenomena individualisme di kalangan mahasiswa urban adalah sebuah ironi. Kampus, yang seharusnya menjadi tempat untuk membentuk individu yang kritis dan berdaya, justru sering kali menjadi tempat di mana mahasiswa terisolasi dalam rutinitas akademik yang sempit. Mereka yang memilih untuk fokus pada kuliah dan mengabaikan keterlibatan sosial di kampus mungkin akan lulus dengan nilai tinggi dan gelar yang diidamkan, namun kehilangan kesempatan untuk tumbuh menjadi individu yang utuh, yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap menghadapi tantangan sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, kritik sosial yang disampaikan oleh para pakar sosiologi pendidikan, psikologi, planologi, dan teknologi digital ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan lingkungan kampus di daerah urban perlu ditinjau kembali. Pendidikan tidak boleh hanya dilihat sebagai jalan untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi harus dipahami sebagai proses pembentukan individu yang mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Keterlibatan dalam organisasi, interaksi sosial, dan pengembangan diri melalui berbagai aktivitas di luar kelas adalah bagian penting dari pendidikan yang tidak boleh diabaikan.

Penutup ini mengajak kita untuk merenungkan kembali tujuan dari pendidikan tinggi, khususnya di lingkungan urban. Apakah kita ingin mencetak lulusan yang sekadar siap bekerja, atau kita ingin membentuk individu yang mampu berpikir kritis, berempati, dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah masa depan pendidikan di Indonesia, serta peran yang akan dimainkan oleh mahasiswa urban dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berdaya.