" Politik Penyimpanan Arsip Sejarah atau Politisasi Arsip Sejarah ? "

Politik Penyimpanan Arsip Sejarah atau Politisasi Arsip Sejarah?
Gambar : gorbysaputra.com

 

Mari kita sadari dan jujur dengan
sejujur-jujurnya

Sejarah adalah jendela yang membawa kita menelusuri jejak langkah peradaban manusia. Namun, dalam perjalanan meneliti dan memahami sejarah, kita sering kali terhadang oleh tantangan yang tidak sedikit. Ketika kita berusaha menggali lebih dalam tentang peristiwa-peristiwa yang membentuk dunia, kita mendapati kenyataan yang mengecewakan: arsip sejarah seringkali sulit diakses, terabaikan, dan bahkan terlupakan.

Pernahkah Anda merasa frustrasi saat mencari informasi penting tentang masa lalu, tetapi yang Anda temukan hanyalah tumpukan dokumen berdebu atau bahkan tidak ada sama sekali? 

Kita sering kali sibuk berburu fakta-fakta menarik tanpa menyadari bahwa kemampuan kita dalam menjaga, menata, dan mengelola arsip sejarah sama pentingnya dengan usaha pencarian itu sendiri. Di sinilah peran arsip sejarah menjadi sangat vital, namun sering kali diabaikan.

Sebagai seseorang yang sangat mencintai sejarah dan arsip, saya, Gorby Saputra, percaya bahwa kita perlu memulihkan kesadaran kolektif kita akan pentingnya pengelolaan arsip. Anda mungkin juga merasakan dampak kurangnya budaya menjaga arsip ini. Dalam dunia yang serba cepat dan digital ini, penting untuk memahami bahwa arsip bukan hanya sekadar tumpukan kertas, tetapi juga representasi identitas dan warisan kita.

Bayangkan jika suatu hari, saat Anda mencari referensi untuk tulisan atau penelitian, Anda tidak dapat menemukan dokumen yang telah lama dicari. Momen seperti ini dapat menjadi titik balik bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga arsip tidak hanya menjadi tugas institusi, tetapi juga tanggung jawab setiap individu. Kita perlu membangun budaya menjaga arsip yang kuat agar generasi mendatang dapat memahami dan menghargai warisan sejarah kita.

Dalam beberapa tulisan saya, seperti dalam artikel Belajar dari Kliping dari Penjaga Arsip dan Kliping Itu Politis (sudah biru kan? teks nya silahkan di klik) , Pengarsipan Itu, saya membahas lebih dalam tentang bagaimana pengelolaan arsip yang baik dapat mengubah cara kita memahami sejarah dan memperkuat identitas kita sebagai bangsa. Mari kita gali lebih dalam persoalan ini dan bersama-sama membangun kesadaran bahwa sejarah bukan hanya untuk dicari, tetapi juga untuk dijaga dan dihargai.

Politik Penyimpanan Arsip Sejarah

Penyimpanan arsip sejarah tidak hanya berkaitan dengan dokumentasi peristiwa masa lalu, tetapi juga dengan kontrol narasi oleh penguasa. Melalui arsip, sejarah bisa dibentuk, diubah, atau bahkan dihilangkan, tergantung pada kepentingan politik yang berkuasa. Politik penyimpanan arsip sering kali menjadi instrumen untuk menjaga kekuasaan dan mengendalikan memori kolektif masyarakat.

Fakta 1: Manipulasi Arsip di Masa Orde Baru, Indonesia

Di Indonesia, salah satu contoh paling jelas tentang politisasi arsip adalah pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Arsip-arsip yang berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S) dan pembantaian massal yang terjadi setelahnya pada 1965-1966 banyak yang disembunyikan atau dihapus. Ini dilakukan untuk mendukung narasi resmi pemerintah yang menyalahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang kudeta, dan untuk menutupi keterlibatan militer dalam kekerasan pasca-G30S.

Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia
gambar : gorbysaputra.com 

Menurut hasil penelitian John Roosa dalam bukunya Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia , arsip milik pemerintah yang berkaitan dengan kekerasan dan pembunuhan massal ini secara sistematis dihilangkan atau diubah untuk menjaga citra militer dan mengukuhkan Soeharto sebagai penyelamat bangsa. Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah memanfaatkan arsip sebagai alat politik untuk membentuk sejarah yang menguntungkan pihak berkuasa.

Fakta 2: Kasus Genosida Armenia dan Penutupan Arsip di Turki

Contoh lain datang dari Turki. Genosida Armenia yang terjadi pada tahun 1915, di mana sekitar 1,5 juta orang Armenia tewas dibantai oleh Kekaisaran Ottoman, hingga kini masih menjadi kontroversi. Pemerintah Turki terus menerapkan kebijakan denial atau penolakan atas genosida ini, dan salah satu caranya adalah dengan menutup akses publik terhadap arsip-arsip yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

The Young Turks' Crime Against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire
gambar : gorbysaputra.com

Taner Akçam, seorang sejarawan asal Turki dalam bukunya The Young Turks' Crime Against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire, mengungkapkan bagaimana pemerintah Turki menyembunyikan dan memanipulasi arsip terkait genosida Armenia untuk membentuk narasi yang lebih positif dan menyangkal keterlibatan resmi negara.
Arsip-arsip penting yang bisa mengungkap detail genosida tersebut hingga kini sulit diakses oleh sejarawan dan peneliti independen.

Fakta 3: Pengendalian Arsip pada Era Nazi Jerman

Selama periode Nazi di Jerman (1933-1945), arsip digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi penindasan politik. Adolf Hitler dan partainya secara sistematis memusnahkan dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan ideologi Nazi atau yang bisa menimbulkan citra negatif terhadap rezimnya. Menurut laporan yang disusun oleh Martin Dean dalam Robbing the Jews: The Confiscation of Jewish Property in the Holocaust, 1933–1945, arsip-arsip yang berkaitan dengan perampasan properti Yahudi dihapus atau diubah untuk menutupi jejak kebijakan Holocaust. Manipulasi arsip ini bertujuan untuk melindungi citra rezim Nazi di mata rakyat Jerman dan dunia internasional.

Robbing the Jews: The Confiscation of Jewish Property in the Holocaust, 1933–1945
gambar : gorbysaputra.com

Fakta 4: Arsip Korban Rezim Militer di Amerika Latin

Di Amerika Latin, khususnya di Argentina selama "Perang Kotor" (1976-1983), rezim militer yang berkuasa melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap ribuan orang yang diduga melawan pemerintahan. Banyak arsip yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia pada masa ini dihancurkan atau disembunyikan oleh militer.

Nunca Más
Gambar : gorbysaputra.com

Dalam laporan Nunca Más (1984) yang diterbitkan oleh Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), diungkapkan bahwa akses terhadap arsip-arsip ini sangat dibatasi oleh militer Argentina setelah kembalinya pemerintahan sipil. Arsip yang mengungkap penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan dihilangkan untuk melindungi para pelaku yang masih berada di posisi kekuasaan. Baru pada tahun-tahun berikutnya, dengan tekanan internasional dan gerakan advokasi HAM, beberapa arsip berhasil dibuka kembali.

Fakta 5: Arsip Penghapusan Budaya di Indonesia Timur

Di Indonesia, politisasi arsip juga terjadi di wilayah-wilayah yang dianggap jauh dari pusat kekuasaan, salah satunya di Papua. Sejak masa pemerintahan Orde Baru hingga reformasi, berbagai dokumen dan arsip yang berkaitan dengan sejarah lokal masyarakat Papua, terutama yang mencatat gerakan separatis atau konflik dengan pemerintah pusat, sering kali disensor atau ditarik dari akses publik.

Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples
gambar : gorbysaputra.com

Buku Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples oleh Linda Tuhiwai Smith menyebutkan bahwa upaya penghapusan arsip sejarah lokal di wilayah-wilayah koloni atau daerah yang dianggap “pemberontak” merupakan pola umum dalam proses kolonialisme dan neo-kolonialisme. Di Papua, akses terhadap sejarah perlawanan lokal dan pelanggaran HAM sulit diperoleh, sementara narasi resmi lebih menekankan integrasi Papua ke Indonesia.

Politisasi Arsip Sejarah

Arsip sejarah tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan dokumen yang merekam peristiwa masa lalu. Dalam banyak kasus, arsip justru menjadi alat kekuasaan, dipolitisasi untuk melayani kepentingan politik tertentu, baik dengan cara yang terang-terangan maupun tersembunyi. Dampak dari politisasi ini sangat luas—dari mengubah narasi sejarah hingga menutupi kejahatan atau kekejaman politik.

Fakta menunjukkan bahwa arsip bukanlah entitas yang netral. Dalam banyak konteks, mereka digunakan untuk membentuk persepsi publik, baik melalui pengendalian akses, manipulasi informasi, atau bahkan penghancuran bukti-bukti sejarah yang tak diinginkan. Hal ini membuka mata kita akan betapa kuatnya pengaruh politik terhadap sejarah yang kita pahami saat ini.

Fakta 1: Penghapusan Arsip Penting pada Era Nazi Jerman

Salah satu contoh paling mencolok tentang politisasi arsip terjadi pada masa pemerintahan Nazi di Jerman. Hitler dan partai Nazi secara sistematis mengendalikan arsip negara untuk menutupi jejak kebijakan represif mereka. Arsip-arsip yang berhubungan dengan perlakuan terhadap minoritas, terutama orang Yahudi, sengaja dihancurkan atau dimodifikasi untuk menyembunyikan kebijakan genosida dan penindasan.

Dalam buku The Destruction of European Jews oleh Raul Hilberg, disebutkan bahwa Nazi tidak hanya memusnahkan fisik orang-orang yang mereka anggap "musuh," tetapi juga memusnahkan arsip-arsip yang terkait dengan kehidupan, properti, dan hak mereka. Penghapusan ini bertujuan untuk menghilangkan bukti genosida dan mengontrol narasi sejarah pasca-perang. Dengan begitu, generasi mendatang akan lebih sulit untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kekejaman yang dilakukan oleh Nazi.

Fakta 2: Manipulasi Arsip dan Narasi Sejarah di Uni Soviet

Uni Soviet di bawah pemerintahan Stalin adalah contoh lain dari bagaimana arsip sejarah dipolitisasi dengan sangat efektif. Arsip negara menjadi alat kontrol total untuk mendukung ideologi komunis dan menutupi tindakan-tindakan represif rezim. Berbagai dokumen yang tidak sesuai dengan narasi resmi disembunyikan, diubah, atau bahkan dihilangkan.

Dalam laporan dari The New York Times pada tahun 1992 yang berjudul "The Soviet Archives: From Secrecy to Recovery," diungkapkan bahwa ketika Uni Soviet runtuh, banyak arsip yang sebelumnya tertutup rapat mulai dibuka. Dokumen-dokumen tersebut mengungkapkan fakta-fakta mengejutkan tentang Gulag, kebijakan pembersihan massal Stalin, dan pengawasan intens terhadap masyarakat Soviet. Arsip-arsip ini memberikan bukti konkret bahwa sejarah yang diajarkan selama puluhan tahun di Uni Soviet penuh dengan manipulasi dan penyelewengan kebenaran.

Fakta 3: Peristiwa 1965 di Indonesia dan Narasi Sejarah yang Dipolitisasi

Di Indonesia, peristiwa Gerakan 30 September (G30S) dan pembantaian massal terhadap orang-orang yang dianggap komunis atau simpatisannya pada tahun 1965-1966 adalah contoh politisasi arsip sejarah yang masih terasa dampaknya hingga hari ini. Pada masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto secara sistematis menyusun narasi sejarah yang mendukung versi resmi tentang PKI sebagai dalang kudeta, sambil menghapus atau menyembunyikan dokumen yang menunjukkan keterlibatan militer dalam kekerasan tersebut.

Sejarawan seperti Benedict Anderson dalam esainya yang terkenal, "How Did the Generals Die?", mengkritik narasi resmi ini, menyatakan bahwa banyak bukti dan arsip yang seharusnya dibuka kepada publik justru disembunyikan oleh rezim Soeharto. Salah satu arsip penting yang masih sulit diakses adalah dokumen-dokumen terkait perintah militer untuk melakukan penangkapan massal dan pembantaian terhadap ribuan orang yang dituduh sebagai komunis. Dengan menyembunyikan arsip-arsip ini, pemerintah Orde Baru berhasil membentuk narasi sejarah yang menguntungkan pihak militer dan merugikan korban serta keluarganya.

Fakta 4: Politisasi Arsip Perang di Amerika Serikat

Tidak hanya negara-negara totaliter, bahkan demokrasi besar seperti Amerika Serikat pun tidak luput dari politisasi arsip sejarah. Sebagai contoh, arsip-arsip terkait Perang Vietnam, terutama yang berkaitan dengan operasi rahasia CIA dan militer AS, sering kali disensor atau dirahasiakan untuk mencegah publik mengetahui kebenaran di balik kebijakan luar negeri AS yang kontroversial.

Salah satu bukti politisasi ini adalah Pentagon Papers, dokumen rahasia pemerintah AS yang bocor pada tahun 1971 dan mengungkapkan bagaimana pemerintahan Lyndon B. Johnson secara sistematis menipu publik dan Kongres tentang sejauh mana keterlibatan Amerika dalam perang tersebut. Dokumen ini, yang kemudian dibuka oleh The New York Times dan media lainnya, menunjukkan bahwa banyak arsip dan catatan yang tidak diungkapkan secara transparan kepada publik karena alasan politik.

A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers, Daniel Ellsberg
gambar : gorbysaputra.com

Dalam buku Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers, Daniel Ellsberg, yang membocorkan dokumen tersebut, menegaskan bahwa pengendalian akses terhadap arsip ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghindari kritik dan menutupi kebijakan luar negeri yang gagal. Pentingnya akses terhadap arsip ini telah menunjukkan bagaimana politisasi arsip dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Fakta 5: Krisis Akses Arsip di Banyak Negara Pasca Kolonial

Di banyak negara pasca kolonial, akses terhadap arsip yang berkaitan dengan sejarah kolonialisme juga sering kali terbatas. Misalnya, di India, arsip-arsip tentang kekejaman kolonial Inggris, termasuk kebijakan pajak yang keras dan pembantaian seperti Jallianwala Bagh pada tahun 1919, selama bertahun-tahun sulit diakses oleh para sejarawan. Arsip ini tetap berada di bawah kontrol Inggris, dan banyak dokumen penting baru dibuka puluhan tahun setelah India merdeka.

Di Afrika Selatan, selama era apartheid, banyak arsip yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, operasi rahasia pemerintah, dan kekerasan terhadap warga kulit hitam dihancurkan atau disembunyikan untuk melindungi para pelaku setelah rezim apartheid berakhir. Truth and Reconciliation Commission (TRC), yang dibentuk pasca apartheid, mencoba membuka kembali sebagian arsip ini untuk memulihkan kebenaran sejarah, tetapi banyak catatan yang sudah terlanjur dihancurkan atau hilang.

Lemahnya Budaya Pengarsipan dari Era ke Era Hingga Digital

Budaya pengarsipan sering kali menjadi korban dari ketidakpedulian, kekuasaan yang meremehkan kebenaran, dan keacuhan terhadap pentingnya menjaga ingatan kolektif. Dari masa ke masa, dari kerajaan kuno hingga negara modern, kita menyaksikan bagaimana arsip, yang seharusnya menjadi saksi sejarah, kerap diabaikan, dimanipulasi, atau dihancurkan. Ini bukan sekadar masalah fisik—melainkan luka dalam ingatan sejarah kita. Pengarsipan adalah tentang bagaimana kita memilih untuk mengingat atau melupakan, dan dalam era digital sekalipun, budaya ini tetap lemah.

Satu demi satu arsip hilang, tidak karena mereka hancur oleh perang atau bencana alam, tetapi sering kali karena keengganan untuk merawatnya, atau lebih parah, karena politisasi yang merusaknya. Arsip adalah simbol kekuatan dan kelemahan kita—kekuatan karena mereka menyimpan kebenaran, kelemahan karena sering kali dibungkam oleh yang berkuasa. Dari catatan kuno yang berdebu hingga dokumen digital yang terhapus dengan satu klik, sejarah kita terus terancam oleh kekuatan yang mengabaikan pentingnya ingatan kolektif.

Fakta 1: Arsip Sebagai Senjata Politik dan Pelajaran dari Masa Lalu

Di banyak negara, politisasi arsip telah mengubahnya menjadi senjata yang berbahaya. Dalam sejarah modern, seperti yang terlihat pada Pentagon Papers, arsip bukan sekadar catatan peristiwa tetapi juga alat kekuasaan. Begitu pula di Indonesia, dalam peristiwa G30S, banyak arsip yang hilang atau ditutup rapat, menyisakan narasi sejarah yang dipenuhi dengan pertanyaan. Sejarah yang hilang adalah luka yang tidak akan pernah sembuh.

Fakta 2: Digitalisasi dan Lenyapnya Arsip

Di era digital, kita berharap bahwa pengarsipan akan menjadi lebih mudah dan teratur. Namun, harapan ini sering kali terjebak dalam paradoks. Di satu sisi, kita punya teknologi untuk menyimpan informasi dalam jumlah yang tak terbayangkan. Di sisi lain, kita juga menghadapi risiko kehilangan yang lebih cepat dan tanpa jejak. Arsip digital yang rentan terhadap serangan siber, kerusakan sistem, atau bahkan kelalaian manusia. Di banyak kasus, arsip yang seharusnya aman di dunia digital justru menghilang lebih cepat daripada arsip fisik yang bertahan ribuan tahun.

Misalnya, di Afrika Selatan, banyak arsip digital yang terkait dengan era apartheid lenyap atau rusak karena kelalaian. Ini menunjukkan bahwa meski teknologi berkembang pesat, budaya menjaga arsip tetap lemah. Arsip bukanlah sekadar file yang bisa disimpan dalam server, melainkan simbol bagaimana kita menghargai dan menjaga masa lalu kita.

Simbolisme Budaya Arsip: Bukan Sekadar Dokumen, Tapi Kehidupan

Arsip adalah saksi bisu dari kebohongan dan kebenaran, dari kekuatan dan kelemahan manusia. Ketika sebuah arsip hilang atau dihancurkan, itu bukan sekadar kehilangan fisik, tetapi juga hilangnya bagian dari diri kita—bagian dari kisah yang mungkin tidak akan pernah diceritakan. Arsip adalah cermin dari budaya kita dalam menghargai sejarah dan kebenaran. Setiap generasi yang gagal menjaga arsipnya adalah generasi yang menolak untuk belajar dari masa lalu.

Budaya pengarsipan yang lemah ini terlihat dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. Dari institusi pemerintah yang tidak teratur dalam menyimpan dokumen penting hingga keluarga yang tidak lagi peduli pada album foto atau surat-surat lama. Kita hidup di zaman di mana ingatan kolektif kita semakin rapuh, semakin terancam oleh kelalaian dan ketidakpedulian.

Fakta 3: Refleksi Simbolik dari Arsip yang Hilang

Bayangkan sebuah arsip sebagai pohon tua yang berakar dalam—setiap catatan adalah akarnya, setiap dokumen adalah cabang yang menyentuh langit. Namun, jika akarnya dirusak, pohon itu akan mati perlahan-lahan. Inilah yang terjadi pada sejarah kita. Setiap arsip yang hilang adalah seperti cabang pohon yang patah, dan jika kita terus mengabaikannya, suatu hari pohon itu akan mati sepenuhnya, dan kita tidak akan pernah tahu seperti apa rupa pohon itu di masa jayanya.

Pengarsipan adalah tentang menghargai kehidupan, menghargai mereka yang telah mendahului kita, serta memberikan pelajaran bagi generasi mendatang. Namun, ketika budaya ini runtuh, kita tidak hanya kehilangan data atau fakta, kita kehilangan makna. Sejarah tanpa arsip adalah seperti tubuh tanpa jiwa, kosong dan hampa.

Politisasi yang Menyebabkan Kehancuran Budaya Pengarsipan

Politisasi arsip tidak hanya berdampak pada sejarah, tetapi juga pada nilai-nilai sosial dan budaya. Politik, dengan segala kekuatannya, bisa menghancurkan atau memanipulasi arsip untuk mengendalikan kebenaran. Di Tiongkok, selama Revolusi Kebudayaan, banyak arsip dan catatan sejarah dihancurkan oleh rezim untuk menutupi masa lalu yang dianggap tidak sesuai dengan narasi yang diinginkan. Arsip-arsip ini, jika tidak dihancurkan, mungkin akan mengungkapkan kebenaran yang berbeda tentang sejarah panjang bangsa itu.

Di Amerika Serikat, selama perang dingin, arsip-arsip terkait intervensi AS di
negara-negara asing disensor atau dimanipulasi. Ini bukan sekadar tentang sejarah politik, tetapi juga tentang bagaimana politisasi arsip berdampak pada kehidupan manusia secara nyata. Arsip yang hilang bisa berarti hilangnya bukti untuk kejahatan perang atau pelanggaran hak asasi manusia.

Sebuah Renungan atas Budaya Pengarsipan Kita

Lemahnya budaya pengarsipan dari era ke era adalah cerminan dari bagaimana kita memperlakukan masa lalu dan meramalkan masa depan. Sejarah bukanlah sekadar catatan, tetapi warisan. Ketika kita kehilangan arsip, kita kehilangan bagian dari warisan tersebut. Setiap arsip yang hilang adalah pengingat bahwa tanpa pengarsipan yang kuat dan adil, masa depan kita akan selalu dibangun di atas fondasi yang rapuh.

Jika kita tidak mengambil langkah progresif untuk memperkuat budaya pengarsipan—baik secara fisik maupun digital—kita akan terus menghadapi ancaman hilangnya ingatan kolektif. Politisasi arsip adalah cermin dari kekuasaan yang tidak peduli pada kebenaran, dan hanya dengan budaya pengarsipan yang kuat, kita dapat melawan manipulasi ini. Sejarah kita, pada akhirnya, adalah tanggung jawab kita untuk menjaga, dan dalam dunia yang semakin digital, tanggung jawab itu menjadi semakin besar.