Militer, Politik, dan Jaringan Bisnis di Indonesia: Fakta yang Tak Banyak Diketahui

 

Tarian Wayang Oligarki Militer
Gambar : gorbysaputra.com

Eksklusif: TNI dan bisnis di Indonesia. Simak fakta dan dampaknya.

Mengapa Militer Terlibat dalam Politik dan Bisnis?

Sejak era Orde Baru, militer Indonesia tidak hanya bertugas menjaga pertahanan. Mereka juga punya peran "ganda" di politik dan bisnis. Ini terjadi karena doktrin Dwifungsi ABRI yang melegalkan militer terjun ke ranah sipil. Meski doktrin ini resmi dihapus pada 1998, jejaknya masih terasa.

Warisan Orde Baru yang Tak Pernah Hilang

Di masa Soeharto, militer menguasai bisnis melalui yayasan seperti Yayasan Kartika Eka Paksi (TNI AD). Tujuannya? Membiayai operasional militer karena anggaran negara terbatas. Tapi, praktik ini jadi pintu masuk bagi perwira pensiunan untuk membangun jaringan bisnis pribadi.

Politik sebagai "Jembatan" ke Bisnis

Banyak mantan jenderal yang masuk politik setelah pensiun. Mereka punya akses ke kebijakan strategis (seperti proyek infrastruktur atau tambang) yang bisa menguntungkan bisnis mereka. Contoh: Luhut Pandjaitan, pernah menjabat Komandan Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI Angkatan Darat. , kini menguasai bisnis energi dan sawit.

Pendidikan Militer: Bukan Sekadar Latihan Tempur

Pendidikan di sekolah kemiliteran Indonesia (seperti Akmil, SESKO TNI) ternyata tak hanya soal strategi perang. Mereka juga diajarkan ilmu politik dan tata negara. Tujuannya bukan untuk jadi politisi, tapi agar perwira paham konteks kebijakan nasional.

Apa Saja yang Diajarkan?

• Kewarganegaraan dan Bela Negara: Materi Pancasila, UUD 1945, hingga peran TNI dalam demokrasi.
• Ketahanan Nasional: Analisis ancaman politik, ekonomi, dan sosial yang pengaruhi keamanan negara.
• Hubungan Sipil-Militer: Supremasi sipil ditekankan agar militer tunduk pada pemerintah yang sah.
• Geopolitik: Strategi menghadapi ancaman global seperti perang proxy atau disinformasi.

Kenapa Ilmu Politik Diajarkan?

• Tuntutan Profesionalisme: Militer modern perlu paham dinamika politik untuk koordinasi dengan pemerintah.
• Warisan Dwifungsi: Meski doktrin Dwifungsi ABRI dihapus, pendidikan politik tetap jadi cara menjaga netralitas.
• Legalitas: UU TNI No. 34/2004 mewajibkan militer patuh pada kebijakan politik negara.

Risiko di Balik Pendidikan Politik

Meski tujuannya mulia, pendidikan politik di militer bisa jadi "senjata makan tuan". Banyak perwira pensiunan yang memanfaatkan pengetahuan ini untuk masuk politik atau bisnis. Contoh: Jenderal purnawirawan yang jadi anggota DPR atau pengusaha properti.

Bagaimana Jaringan Bisnis Militer Bekerja?

• Jaringan bisnis militer di Indonesia ibarat labirin. Mereka menguasai sektor-sektor vital dengan cara yang sering tak terlihat.

Pendidikan Militer sebagai Fondasi Jaringan Bisnis

Pemahaman Kebijakan Negara:

Pendidikan politik di SESKO TNI atau Lemhannas membekali perwira dengan analisis kebijakan publik, APBN, dan regulasi sektor strategis (energi, infrastruktur). Ini membantu mereka mengidentifikasi peluang bisnis.

• Contoh: Mantan jenderal yang paham kebijakan tol laut bisa bangun perusahaan logistik.

Jejaring dengan Elit:

Interaksi dengan pejabat sipil, pengusaha, dan politisi selama pendidikan (misalnya di Lemhannas) jadi pintu masuk ke lingkaran bisnis.

• Contoh: Luhut Pandjaitan (mantan Panglima Kodam) membangun jaringan dengan pengusaha seperti Tomy Winata.

Yayasan Militer:

• Selama aktif, perwira terlibat dalam yayasan seperti Kartika Eka Paksi (TNI AD) yang bergerak di properti, perkebunan, dan konstruksi. Pengalaman ini jadi modal bisnis purnawirawan.

Contoh: Bisnis properti Yayasan Dharma Putra Kostrad di Jakarta.

Faktor Pendukung Lainnya

Warisan Dwifungsi ABRI:

• Mentalitas "membiayai diri sendiri" dari era Orde Baru masih hidup. Contoh: PT Pindad dan PT PAL yang melibatkan mantan perwira.

Regulasi Longgar:

• UU TNI melarang bisnis, tapi yayasan militer masih dipakai untuk kegiatan komersial tanpa pengawasan ketat.

Budaya Patron-Klien:

• Perwira senior "mewariskan" jaringan bisnis ke junior. Contoh: Mantan Danjen Kopassus yang rekomendasikan anak buah ke perusahaan swasta.

Contoh Kasus Kontroversial

Prabowo Subianto:

Eks Danjen Kopassus punya 

• PT Kiani Kerte (kertas) 
• PT Nusantara Energy (pertambangan) 
• PT Tidar Kerinci Agung yang beroperasi dalam bidang produksi minyak kelapa sawit
• PT Jaladri Nusantara yang beroperasi dalam bidang perikanan
• PT Kiani Kertas berubah nama menjadi PT Kertas Nusantara yang beroperasi dalam sektor kertas
• PT. Nusantara Kaltim coal yang beroperasi dalam bidang batubara di kabupaten kutai timur
• PT Nusantara Energindo Coal sama hal beroperasi dalam bidang tambang batubara, perusahaan yang dimiliki Prabowo bersama PT Ithaca Resources
• PT Erabara Persada Nusantara yang beroperasi di tambang batubara lain berada di kabupaten kutai timur, Kalimantan Timur
• PT Nusantara Wahau Coal dalam industri tambang dimiliki bersama PT Nusantara Energindo​​​​​​​
• PT Tusam Hutani Lestari yang beroperasi di industri kayu dan hutan
• PT. Tanjung Redeb Hutani yang berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur via jaringan Orde Baru.

Luhut Binsar Pandjaitan Kuasai bisnis geothermal (PT Toba Sejahtera) dan ekspor sawit.

Ada Juga Laksmana Purnawirawan Agus Suhartono mengikuti jejak Endriartono. Agus Pernah menjabat Presiden Komisaris PT Tambang Batubara Bukit Asam, perusahaan pelat merah yang bermarkas di Tanjung Enim, Sumatra Selatan.

Dampak Militer di Politik dan Ekonomi

Oligarki Militer-Sipil

• Kolaborasi antara mantan jenderal, politisi, dan pengusaha menciptakan lingkaran kekuasaan tertutup. Mereka mengontrol sumber daya alam dan kebijakan ekonomi.

Rakyat Kecil yang Jadi Korban

• Proyek bisnis militer sering mengabaikan hak masyarakat, seperti perampasan lahan atau pencemaran lingkungan. Di Papua, konflik dengan perusahaan militer terus terjadi.

Masa Depan Militer di Politik dan Bisnis

• Reformasi TNI pasca-1998 belum tuntas. Bisnis militer masih hidup, meski lebih terselubung.

Perlunya Transparansi dan Pengawasan

• Masyarakat perlu mendorong audit yayasan militer dan menuntut regulasi yang melarang TNI berbisnis.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Solusi

• Generasi muda harus paham bahaya militerisme dan oligarki. Dengan begitu, mereka bisa memilih pemimpin yang bersih dari jaringan bisnis militer.

FAQ (Pertanyaan Paling Sering Ditanyakan)

1. Apa itu yayasan militer?

• Yayasan militer adalah lembaga "sosial" yang didirikan TNI/Polri untuk mengelola dana non-anggaran. Tapi, banyak yang akhirnya jadi bisnis komersial.

2. Kenapa mantan jenderal bisa jadi pengusaha sukses?

• Mereka punya jaringan luas selama bertugas, akses ke proyek pemerintah, dan modal dari yayasan militer.

3. Bagaimana militer memengaruhi kebijakan ekonomi?

• Lewat lobi di DPR atau penempatan mantan perwira di kementerian strategis (seperti ESDM atau PUPR).

4. Apa contoh bisnis militer yang kontroversial?

• PT Pindad (produsen senjata) dan PT Pertamina pernah dikelola oleh mantan jenderal dengan anggaran "abu-abu".

5. Apa solusi untuk mengurangi dominasi militer di politik?

• Perkenalkan cooling-off period (masa tunggu 5-10 tahun) bagi purnawirawan sebelum masuk politik dan bubarkan bisnis militer.

Militer, politik, dan bisnis di Indonesia ibarat tiga sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Meski berbahaya bagi demokrasi, jaringan ini terus hidup karena minimnya transparansi. Solusinya? Masyarakat harus kritis dan berani menuntut perubahan!